15 September 2016
Radio MDC "Pajak dan Kartu Kredit"
By Vierly Ananta Upa

Tanggal 15 September 2015, di Radio MDC menyiarankan tentang Pajak dan Kartu Kredit dengan narasumber Ibu Vierly Ananta Upa.

Pada tanggal 22 Maret 2016, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 39/PMK.03/2016 tentang kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Peraturan ini mewajibkan 67 pihak untuk menyerahkan/membuka data dan informasi terkait perpajakan kepada DJP. Beberapa pihak yang diwajibkan adalah Kemensos, Taspen, Kemenristek, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, (dan yang paling heboh) Bank/Lembaga Penerbit Kartu Kredit.

Berdasarkan PMK yang diterbitkan tersebut, data yang akan diserahkan/dibuka oleh Bank/Lembaga Penerbit Kartu Kredit, meliputi (1) No rek kartu kredit, (2) ID dan nama merchant, (3) nama pemilik kartu, (4) alamat pemilik kartu, No KTP pemilik kartu, (5) NPWP pemilik kartu, (6) bulan tagihan, (7) tanggal transaksi, (8) rincian transaksi, (9) nilai transaksi, (10) limit kredit

Maksud, Tujuan dan Proses

Data transaksi kartu kredit sebenarnya akan digunakan oleh pihak otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan perpajakan. Data kartu kredit akan dibandingkan dengan data penghasilan yang sudah dilaporkan di SPT Tahunan. Sepanjang seluruh penghasilan pengguna kartu kredit  telah dilaporkan dengan benar, jelas, dan lengkap, serta tagihan kartu kredit masih dalam batas kewajaran, maka tidak ada masalah. Misalnya pebisnis memiliki penghasilan rata-rata per bulan 50 juta, maka asumsinya adalah penghasilan setahunnya 600 juta (50  juta x 12 bulan). Kalau di SPT nya dilaporkan penghasilan setahun Cuma 50 juta dan daftar harta tidak ada, maka profilnya tidak cocok.

Jika terjadi hal demikian, maka otoritas pajak akan memberikan surat ke WP untuk meminta klarifikasi, diberikan konseling dan himbauan pembetulan SPT oleh AR. Namun, bagaimana jika transaksi kartu kredit bukanlah transaksi pribadi, melainkan transaksi kantor (misalnya) atau orang lain, maka otoritas pajak meminta anda untuk membuktikan hal tersebut bahwa pembelian dengan kartu kredit anda telah dilakukan reimburse/uangnya sudah diganti.

Merchant/Penjual

Merchant merupakan istilah yang sering digunakan untuk penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit menggunakan mesin gerek/EDC (Electronic Draft Capture) dimana berhubungan dengan jumlah omset. Boleh dikatakan semua gesekan yang terjadi dalam satu bulan setara dengan omset sebulan.

Jika penjual menerima pembayaran secara tunai dan kartu kredit, maka pelaporan omsetnya dalam SPT tidak mungkin lebih rendah dibandingkan total omset yang dihasilkan dari mesin EDC. Jika ternyata omset yang dilaporkan lebih rendah dari total omset yang tercatat dalam mesin EDC, maka pihak otoritas pajak akan mengundang anda untuk melakukan klarifikasi.

Dengan demikian, sebaiknya mesin EDC tidak dipinjamkan ke pihak lain karena setiap gesekan kartu kredit akan tercatat sebagai omset Anda.

Indonesia saat ini sedang menuju era keterbukaan keuangan dan perbankan untuk tujuan perpajakan sehingga penyampaian data transaksi keuangan dan perbankan kepada otoritas pajak akan menjadi sesuatu yang lazim. Otoritas pajak berharap dengan adanya aturan ini akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua pihak untuk menjadi lebih sadar dan patuh pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk itu DJP ingin mengajak seluruh masyarakat bergotong royong dalam mendanai pembangunan Negara

Semoga informasi ini dapat bermanfaat.

 

GATEWAYS FOR
SHARE